RPIJM

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
28 / 09 / 2007
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
BIDANG PU – CIPTA KARYA

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan pembangunan, baik di tingkat Pusat maupun Derah. Dengan perencanaan yang baik dan sinergis, pembangunan, baik fisik maupun non fisik, dapat berjalan dengan tepat, terarah, dan sesuai dengan umber daya yang tersedia.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen rencana tesebut berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahunan, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode satu tahunan.

Di samping itu, dalam rangka perencanaan spasial di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya dokumen rencana tata ruang yang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari Rencana Tata RUang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan jangka waktu 20 tunun, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk jangka waktu 20 tahun, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) untuk jangka waktu 20 tahun yang dikaji ulang setiap 5 tahunnya. Disamping rencana umum, diperlukan juga adanya rencana rinci yang terdiri dari rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis propinsi, serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Dalam rangka pembangunan bidang PU/Cipta Karya yang sinergis, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum mengeluarkan Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. RPIJM adalah suatu dokumen perencanaan yang berisikan rencana program-program Pemerintah Kabupaten/Kota selama lima tahun, termasuk dengan rencana investasi dan pembiayaan tahunannya, baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. RPIJM ini meliputi (i) penjelasan umum, (ii) rencana pengembangan perkotaan, (iii) penataan bangunan dan lingkungan, (iv) pengembangan permukiman, (v) penyehatan lingkungan permukiman, (vi) pengembangan air minum, (vii) keuangan daerah, (viii) kelembagaan daerah, serta (ix) kesepakatan rencana investasi.

RPIJM merupakan dokumen perencanaan, pembiayaan, dan investasi pembangunan di Kabupaten/Kota yang mengacu pada Penataan Ruang dengan menggunakan pendekatan keterpaduan dan keberlanjutan. Sesuai dengan penjelasan Bapak Direktur Jenderal Cipta Karyapada Rapat Teknis yang lalu, hanya usulan-usulan yang berasal dari dokumen RPIJM Bidang PU – Cipta Karya Kabupaten/Kota saja yang akan dibiayai oleh Pemerintah. Direktorat Jenderal Cipta Karya mengharapkan adanya kerja sama dalam Pembangunan bidang PU/Cipta Karya antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan daerah sehingga terjadi sinkronisasi pembangunan yang lebih baik agar pembangunan bidang PU/Cipta Karya lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Upaya untuk mendorong setiap Kota Kabupaten mempunyai RPIJM perlu dilihat tidak semata sebagai kebutuhan dalam penyusunan APBN Cipta Karya, tetapi suatu kebutuhan daerah Kota dan Kabupaten sendiri. Masing-masing Daerah diharapkan memiliki suatu konsep program pembangunan infrastruktur dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan Pembangunan Kota/Kabupaten. Pembangunan Infrastruktur pada hakekatnya perlu direncanakan dengan baik, terpadu dan berkesinambungan. RPIJM adalah upaya untuk mengkuatkan kapasitas daerah dalam manajemen pembangunan. Dengan demikian RPIJM dapat merupakan jaminan bagi terjaganya kelanjutan dan kelangsungan pembangunn infrastruktur bidang Cipta Karya pada khususnya di semua Kabupaten di Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan pendampingan penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya bagi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 30/KPTS/DC/2007 tentang Pembentukan SATGAS (Satuan Tugas) Pendampingan Penyusunan Rencana Prgoram Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Daerah Kota Kabupaten/Propinsi Bidang PU/Cipta Karya Theo

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s