Ekonomi Indonesia dan Daerah 2011

Oleh : Harry Azhar Azis, Aggota DPR Komisi XI

Tahun 2011 adalah tantangan baru perekonomian Indonesia.Ekonomi global 2010 dan 2011 masih masih melambat (IMF,2010). Amerika Serikat tumbuh 2,6% dan penganggurannya 9,6% (2010).Krisis utang Eropa di PIGS (Portugal, Irlandia, Greece dan Spayol) membuat kawasan Eropa tumbuh 1,7% (2010). Negara maju tumbuh 2,2%.Perdagangan dunia 7,0% dan ekonomi global 2011 diperkirakan tumbuh 4,2% dimana Asia Pasifik, terutama India dan China, masih sebagai motor ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang bervariasi sesuai kurunnya. Pada kurun waktu 1968-1982, rata-rata pertumbuhannyaberkisar 7.65% per tahun. Ketikaterjadi external shocks (OPEC Oil Price Shock 1979/1980) rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 4.5%. Indonesia pulih mulai penghujung 1980an. Periode 1989 – 1993, pertumbuhan sekitar 7%. Pada 1994-1996 meningkat menjadi 7.9% per tahun. Sesaat setelah krisis moneter, pertumbuhan ekonomi Indonesia kolaps hingga -13.1%. Tahun-tahun selanjutnya meski positif,pertumbuhan relatif rendah sebelum krisis, hanya mencapai 5% selama 2000-2010.Pengalaman ini tentu harus dicari hikmahnya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih tinggi dari yang ditargetkan.

Target pertumbuhan ekonomi APBNP 2010 (5,8%) mungkin menjadi 5,9%. Pertumbuhan 2011 tampaknya terbantu China dan India. Target APBN 2011 adalah 6,4%.Dalam target itu ditetapkan tiap 1% pertumbuhan harus membuka 400.000 lapangan kerja baru, dengan harapan pemerintah makin keras bekerja agar pengangguran dan kemiskinanterus ditekan. Walau pertumbuhan ekonomi 2011 lebih tinggi 2010, suku bunga (6,5%) dan inflasi (5,3%) ditetapkan sama seperti target 2010. Nilai tukar rupiah diharapkan menguat dari Rp 9300 (2010) menjadi Rp 9.250 (2011) dan PDB meningkat lebih dari Rp 766 triliun di tahun 2011 dibanding 2010 (Rp 6.254 triliun). Inflasi di 2010 tampaknya memburuk mencapai 6,5%. Nilai tukar justru di bawah Rp 9000 per 1 USD

Yang menarik, bila kurs rupiah menguat bukan saja ditentang eksportir tetapi juga Bank Indonesia (BI) karena merugikan mereka. Sebaliknya, menguntungkan keuangan pemerintah dan importir karena beban utang ringan dan daya beli importir menguat. BI cukup lama mampu menahan SBI 6,5%, yang bila di atas angka itu tentu akan berhadapan dengan Komisi XI DPR, yang sangat menentang kenaikan suku bunga.

Memang selama 5 tahun terakhir, BI tdk pernah mampu menurunkan SBI di bawah 6%. Angka ini bukan saja tidak kompetitif dibanding negara tetangga tetapi menjadi keluhan lama bagi pertubumbuhan sektor riel. BI selalu berargumen bahwa SBI sangat bergantung pada tingkat inflasi, sementara inflasi sangat dipengaruhi oleh administered prices dan volatile food prices, yang lebih menjadi domain Pemerintah, baik Pusat maupun daerah. Pasal 7 ayat 1 UU 3/2004 tentang BI menyatakan “tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.” Sampai sekarang belum ada responsibility measurement antara BI dan Pemerintah tentang siapa yang bertanggungjawab atas kontribusi inflasi. Core inflation yang kini ditettapkan 4%, walau sebelumnya 3%, tidak mustahil akan meningkat bila penanganan masalah inflasi tidak serius dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter ini. Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) patut didukung oleh pemerintah daerah karena inflasi daerah menyumbang kepada inflasi nasional.

Pertumbuhan Sektoral

Periode 10 tahun terakhir, sektor pemberikontribusi nilai tambah terbesar dalam PDB adalah Industri pengolahan hingga akhir 2009 mencapai 26.4%.Proyeksi 2011 diperkirakan26.6%. Industri pengolahan sepertimigas; peralatan transportasi; makanan, rokok, dan pupuk; produksi kimia, tekstil, produk kulit dan alas kaki, yangmenggunakan padat modal dan teknomogi tinggi. Sektor kontributorterkecil adalah listrik, gas, dan air bersih. Sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0.8% dan 6.3% di2009 dan diproyeksi sama pada tahun 2011.

Sektor pertanian terus menurundi tahun 2009 sebesar 15,3 %dan siperkirakan sama pada2011. Sektor pertambangan dan penggalian porsinya menurun hingga 10.5% pada 2009. Sumber ini bersifatunrenewable.Mengubah struktur sektoral sehingga Indonesia menjadi seperti negara modern memang memerlukan perhatian yang serius dari pengambil kebijakan perekonomian nasional. Secara nasional laju pertumbuhan PDB2000-2009 cenderung meningkattapiper sektor perubahannyabervariasi. Selama periode ini pertumbuhan tertinggi terlihat padasektor transportasi dan komunikasi sebesar 17.1% diikuti listrik, gas dan air 14.7%,jasa 7.4% danindustri konstruksi 6.4%.

Sektor pertanian pertumbuhannyafluktuatif rata-rata 4%, walau sektor inimenampung lebih 40% tenaga kerja. Sejak krisis moneter 1998,jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian meningkat mencapai hampir 50% tahun 2002. DiFebruari 2010,pekerja sektor pertanian mencapai42.83%. Transformasi perekonomian dari primer ke sektor industri dan jasa masih belum berhasil, karena penyerapan tenaga kerja justru meningkat di sektor pertanian.

Di sisi permintaan, selama 10 tahun sektor konsumsi rumah tangga penyumbang terbesar (58,6%) terhadap PDB tahun 2009 dan poyeksi 2011 diperkirakan 57.1%. Pertumbuhannyacenderung meningkat 5% selama5 tahun terakhir. Kontribusi investasi ditahun 2011 diperkirakan 31%.Belanja pemerintah proyeksi 2011 menempati porsi terkecil 9.4%,peran pemerintah relatif kecil.

Tingginya belanja konsumsi dibanding investasi atasPDB,investasi terbentuk sulit memenuhi permintaan belanja konsumsi lebihbesar. Hal ini terlihat dari perkembangan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) selama 10 tahun terakhir tidak menunjukan perbaikan yang signifikan.Kebijakan investasi perlu diperbaiki.

Pertumbuhan Kewilayahan

Memperhatikan Tabel 6,selama 10tahun Otonomi Daerahpemerataan pembangunan belum berubah.Tanpa koreksi, ketimpangan pembangunan antar wilayah terus terjadi.Jawa dan Sumatera tetap mendapat distribusi PDRB lebih 2/3 dari total GDP nasional.

Pembangunan kewilayahan merupakan kombinasi yang sinerggis antara kebijakan regulasi (terutama izin dan pajak serta pungutan) dan anggaran (terutamapublic investment). Kebijakan atas penggunaan kedua alat pemerintahan tersebut bukan saja menunjukkan keberpihakan politik pembangunan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tetapi sekaligus arah dan strategi pilihan rakyat atas pemimpin yang dipilihnya, sejak reformasi dan demokratisasi. Tabel-tabel berikut menunjukkan kondisi pembangunan, terutama dikaitkan politik pembangunan bagi sebesar-besarnya bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Kita berharap pada tahun-tahun berikutnya kondisi kesejahteraan akan menjadi lebih baik.(rimanews) Theo

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s